infokalimalang.id – Rapat Audiensi atau dengar pendapat di DPRD Kabupaten Jepara yang dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwarnai aksi walk out dari Perwakilan masyarakat Desa Pancur sesaat setelah Pimpinan Rapat Ketua Komisi D membuka acara audiensi. Padahal, dalam rapat itu Ajicakra Indonesia selaku penerima kuasa dari masyarakat sudah menyiapkan pemaparan permasalahan perihal pengawasan dan penindakan dampak kegiatan penambangan galian C ilegal di Desa Pancur, Kecamatan Mayong, Jepara. Jum’at (14/2/2025).
Tri Hutomo Ketua Ajicakra Indonesia, sangat menyayangkan pihak pimpinan Komisi D DPRD Jepara malah mengundang serta menghadirkan sejumlah pihak yang tidak mengetahui atau terlibat dalam permasalahan warga Desa Pancur, Kecamatan Mayong karena adanya dampak kegiatan penambangan galian C di desa tersebut.
Dikarenakan sejumlah pihak disinyalir tidak berkompeten dan berkepentingan dalam pembahasan permasalahan yang akan kita paparkan, maka kita bersama masyarakat memilih “Walk Out ”. Permohonan audensi kita sudah jelas awal bulan Januari 2025, tapi tiba-tiba ada pihak-pihak yang tidak jelas alurnya dihadirkan oleh Andi Rokhmat akrab disapa Andi Andong DPRD Jepara dari Fraksi PDIP selaku Ketua Komisi D. “Ini harus ditindaklanjuti dan kita minta pada pimpinan DPRD Jepara untuk menjadwalkan ulang menghadirkan sejumlah OPD terkait atau para pihak yang terkait secepatnya ini guna bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang akan kita sampaikan,“ jelas Tri.
Sementara Nur Rohmat bersama warga Pancur lainnya yang turut hadir dalam audiensi tersebut menambahkan bahwa,” Terkait kejadian hari ini, sangat mengecewakan bagi kami, karena secara teknis dan mekanisme DPRD Jepara pastinya sudah memiliki SOP,” tambahnya.
”Tidak mungkin kejadian seperti ini pihak pimpinan DPRD tidak mengetahui, karena jelas teknis audiensi itu melewati mekanisme sesuai peraturan, maka dari itu kenapa kejadian seperti ini bisa terjadi.? Jadi secara pribadi kami bertanya siapa yang mempunyai gagasan adanya pihak-pihak diluar kepentingan itu dihadirkan?,” ungkapnya.
“Jadi intinya, kita walk out itu bentuk kekecewaan karena ada pihak-pihak yang tidak berkepentingan turut serta dalam forum audiensi. Makanya kita sepakat bersama-sama untuk meninggalkan ruang audiensi,” ujarnya.
“Kekecewaan kita sebenarnya bukan dalam hasil, tapi sejak surat audiensi dimasukkan oleh Ajicakra Indonesia berarti hampir 2 bulan kita menunggu dan kita masyarakat sangat berharap banyak akan adanya solusi pada forum audiensi hari ini, namun ternyata pimpinan Komisi D malah menghadirkan pihak-pihak yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan yang kami bahas, sehingga DPRD Jepara dalam hal ini sangat gegabah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Sumber: Tri Hutomo
